Fraksi Partai Demokrat melalui Anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat melalui Anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024 dalam Rapat Paripurna. Dalam kesempatan ini, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah evaluasi kritis dan rekomendasi strategis untuk menjadi perhatian Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN 2025.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa bauran kebijakan fiskal diarahkan secara tepat untuk mendorong investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM agar target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dapat tercapai secara berkualitas dan inklusif,” ujar Muhammad Lokot Nasution di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

Lebih lanjut, Muhammad Lokot Nasution mengungkapkan rekomendasi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut mencerminkan pentingnya mengubah arah intervensi fiskal dari yang bersifat konsumtif ke arah yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. 

“Dukungan anggaran harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti manufaktur, pertanian modern, dan ekonomi kreatif berbasis digital, termasuk memperluas akses pembiayaan dan insentif fiskal yang adil bagi pelaku UMKM dan usaha berbasis ekspor,” tandasnya. 

Dalam evaluasi terhadap sisi pendapatan negara, Fraksi Partai Demokrat menyoroti penurunan tax ratio dari 10,31% menjadi 10,08% sebagai indikator bahwa reformasi perpajakan belum menunjukkan hasil optimal. Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah untuk mempercepat reformasi perpajakan secara menyeluruh melalui digitalisasi administrasi, sistem pelaporan terintegrasi, dan penegakan hukum yang adil serta transparan.

Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti sejumlah temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. “Untuk itu, Fraksi mendesak agar Pemerintah meningkatkan akuntabilitas fiskal di seluruh jenjang pelaksana anggaran dengan memperkuat sistem pengawasan internal, digitalisasi pelaporan, serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik,” tegasnya.

Berdasarkan catatan kritis dan rekomendasi strategis tersebut, Muhammad Lokot Nasution mengungkapkan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fraksi Partai Demokrat akan terus menegaskan komitmennya dalam mendorong dan mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demokrat berjuang untuk rakyat. Lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan!,” pungkas Muhammad Lokot Nasution menutup pandangan fraksinya.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPR RI, Menteri Keuangan RI serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tersebut membahas laporan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN 2024. (pun/aha)